ESDM Bidik Ganti Kendaraan 60.000 Pegawai Pos Indonesia ke Motor Listrik

Pegawai PT POS Indonesia (Persero) bersama para ojek daring bersiap mendistribusikan bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pihaknya terus menggencarkan program konversi motor BBM ke motor listrik dengan menargetkan kendaraan dinas, salah satunya PT Pos Indonesia (Persero).

Arifin mengatakan, target konversi motor listrik di tahun ini mencapai 1.000 unit. Sejauh ini, menurut dia, jumlah motor yang sudah dikonversi dari berbahan bakar fosil (BBM) menjadi listrik sudah mendekati target tersebut.

Lebih lanjut, dia menuturkan, untuk mencapai target konversi motor listrik dia mengutamakan motor-motor operasional atau dinas milik kementerian dan lembaga (K/L), serta BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Kita juga nanti harapkan itu PT Pos, itu pegawainya ada 60.000, rata-rata pakai motor semua barangkali untuk mengantar surat. Itu juga perlu kita lihat potensi ini untuk kita tingkatkan," ujarnya saat Electric Vehicle Funday di Gedung Sate, Bandung, Minggu (4/12).

Electric Vehicle (EV) FUNDAY Kementerian ESDM di Gedung Sate, Bandung, Minggu (4/12/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Arifin melanjutkan, pemerintah juga terus menggencarkan sosialisasi penggunaan motor listrik agar masyarakat tertarik untuk membeli atau mengkonversi motor BBM menjadi motor listrik.

Salah satu upaya untuk menarik perhatian masyarakat adalah memberikan insentif atau diskon konversi motor listrik. Dia berkata, biaya konversi yang dibanderol Rp 12-14 juta per unit, diharapkan bisa turun menjadi di bawah Rp 10 juta.

"Sehingga nanti kalau sudah turun insentif itu saya rasa akan langsung jalan, karena sudah dari instansi pemerintah maupun swasta pasti dengan konversi ini ada penghematan biaya operasional," jelas Arifin.

Di lain sisi, Arifin tidak menampik bahwa ada sederet tantangan dalam pelaksanaan program konversi motor listrik ini. Pertama, untuk motor dinas kementerian atau BUMN, perlu alokasi anggaran lebih.

"Kalau dihitung tadi dengan penghematan sekian memang ke depan harus ada alokasi anggaran tertentu," tutur dia.

Kemudian, lanjut Arifin, yaitu ketersediaan komponen motor listrik di dalam negeri masih minim, sehingga perlu impor terutama untuk komponen baterai yang memakan mayoritas biaya konversi hingga Rp 7,5 juta.

"Tapi tidak apa-apa untuk awal impor, yang penting kita nanti bisa bikin sendiri yang lebih baik. Jadi tantangan kita itu bagaimana kita bisa mempercepat industri bisa merespons kebutuhan ini ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) berkolaborasi mempercepat konversi sepeda motor BBM ke motor listrik. Langkah ini guna mempercepat transisi energi bersih dan menekan impor dan subsidi bahan BBM.

Didukung oleh program konversi ini, pemerintah pun menargetkan ada 6 juta motor listrik dapat beroperasi di tahun 2025. Lebih lanjut lagi, targetnya terdapat 13 juta motor listrik dari motor listrik baru maupun hasil konversi pada tahun 2030.